Senior PDIP Ungkap Hal-Hal di DPR yang Akan Dibenahi Puan Maharani

Permintaan Maaf dan Komitmen Perubahan dari Puan Maharani

suluhnusantara.org – Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, membuat gebrakan pernyataan lewat video resmi. Ia menyampaikan permintaan maaf atas tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi demo yang berujung tragis. Dengan tulus, ia mengakui bahwa kinerja DPR belum sempurna dan ingin segera memperbaiki diri demi kembalinya kepercayaan rakyat.

Permintaan maaf ini bukan sekadar retorika, tapi menjadi awal dari janji besar: “DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat… membuka ruang komunikasi yang sehat,” ucap Puan penuh harap. Janji ini menggambarkan upaya DPR untuk introspeksi dan memperbaiki mekanisme keterlibatan publik.

Pernyataan ini menandakan momentum penting. Saat DPR mulai dibayangi krisis kepercayaan, Puan sebagai pucuk pimpinan mencoba membalik keadaan. Ini bukan sekadar panggung politik, melainkan pintu bagi DPR untuk menjadi lembaga yang lebih responsif dan terbuka terhadap isu publik.

Evaluasi Kinerja dan Indikator DPR yang Belum Tercapai

Menurut Hendrawan Supratikno, senior PDIP, Puan akan memimpin evaluasi menyeluruh terhadap fungsi, peran, dan tugas pokok DPR. Ini mencakup penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang selama ini belum tercapai maksimal. Bagaimana target-target kerja, transparansi, serta efektivitas legislasi—semua bakal dicek ulang.

Evaluasi kinerja bukan hanya soal kuantitas, seperti jumlah RUU yang disahkan. Namun, juga kualitas legislasinya. Sebelumnya DPR periode 2019–2024 diklaim telah menyelesaikan 225 RUU. Tapi sejumlah pihak, seperti pakar tata negara, menyoroti bahwa hanya 48 RUU dari Prolegnas yang benar-benar relevan—artinya kualitas dan efektivitasnya masih dipertanyakan.

Puan pun menekankan bahwa DPR adalah lembaga kolegial. Evaluasi berkaitan dengan legislatif harus melibatkan seluruh fraksi dan pemerintah agar sistem kerja DPR makin sistematis, akuntabel, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Memastikan Aspirasi Publik Tidak Hanya Dijaring, tapi Di-Implementasikan

Salah satu langkah konkret yang disebut senior PDIP adalah efektifisasi fungsi Badan Aspirasi Masyarakat—alat kelengkapan dewan (AKD) baru yang dibentuk DPR untuk menampung aspirasi publik. Sekarang fokusnya bergeser dari sekadar “ditampung” ke skala implementasi: siapakah yang menindaklanjuti, kapan, dan dalam bentuk apa.

Selama ini, aspirasi publik banyak masuk secara verbal lewat demo, media sosial, atau surat-menyurat. Tapi tak semuanya merembet sampai rancangan kebijakan atau analisis komisi DPR. Evaluasi kedepan harus memastikan aspirasi itu terolah menjadi program kerja nyata, bukan hanya dipakai sebagai alat legitimasi.

Mekanisme implementasi ini harus transparan: publik berhak tau kelanjutan isu yang mereka suarakan, entah terkait hukum, anggaran, atau kebijakan nasional. DPR perlu membangun sistem pelacakan agar masyarakat tidak merasa aspirasi mereka hilang begitu saja.

Transparansi & Komunikasi—Kunci Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Langkah selanjutnya adalah memperlebar ruang komunikasi DPR dengan publik—bukan hanya lewat media massa, tetapi kanal digital, dialog publik, atau forum komunitas. Puan sudah menyatakan keinginan DPR untuk membuka ruang aspirasi selebar-lebarnya.

Untuk mengamankan kepercayaan publik, DPR harus memperbaiki tata laksana komunikasi internal. Pengumuman keputusan legislatif, agenda rapat, hingga jadwal hearing dengan publik harus terstruktur, mudah diakses, dan tidak tersembunyi di balik pagar parlemen.

Selain itu, komitmen kolegial yang disebut Puan menjadi penting: evaluasi DPR bukan beban satu individu, tapi produk kerja bersama yang transparan dan terbuka untuk kritik sehat. Ini adalah inti reformasi parlemen modern.

Penutup

Langkah Strategis Puan Maharani untuk Pembenahan DPR

Puan Maharani tampaknya serius membenahi DPR dengan tiga fokus utama:

1. Evaluasi menyeluruh fungsi dan kinerja legislatif

2. Menjamin implementasi aspirasi publik lewat AKD Aspirasi

3. Memperkuat komunikasi terbuka dan transparan dengan rakyat

Ketiga hal ini harus dijalankan bersamaan agar DPR tidak sekadar “benar di atas kertas” tetapi juga dirasakan publik.

Harapan Publik – DPR Kembali Jadi Representasi Rakyat

Kita semua berharap DPR yang lebih efektif, lebih mendengar, dan lebih bertanggung jawab—bukan sekadar sebagai panggung elite politik. Puan telah membuka peluang itu. Kini tinggal runut, sistematis, dan konsisten dijalankan agar kepercayaan rakyat bisa pulih.